again

1. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia merupakan bukti dari dihayati serta di amalkannya secara murni...

1. Pancasila
2. Sila 1 pancasila dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945
3. Pancasila dan uud 1945
4. Bhineka tunggal ika
5. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945

Jawaban : B

• Sila ke-1 : Ketuhanan Yang Maha Esa
• UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Syarat minimal umur untuk menjadi anggota DPR yang diperbolehkan menurut konstitusi RIS adalah:

1. 25 tahun
2. 30 tahun
3. 35 tahun
4. 40 tahun
5. 45 tahun

Jawaban : A

• Pasal 101 konstitusi RIS yg berbunyi: Jang boleh menjadi anggota DPR jang warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun org jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

3. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

4. Salah satu dampak penyimpangan UUDS 1950 adalah . . .

1. Pengangkatan presiden seumur hidup
2. Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme
3. Terjadinya instabilitas nasional akibat sering ganti kabinet
4. Pemerintahan parlementer tidak sesuai semangat UUD 1945
5. Bermunculan KKN

Jawaban : A

• Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 - Tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP - Tanggal berlaku18-5-1963

5. Gerakan non-blok dibentuk atas dasar keinginan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut ini adalah negara pendiri GNB, kecuali...

1. Mesir
2. India
3. Ghana
4. Malaysia
5. Yugoslavia

Jawaban : D

• Indonesia, India, Ghana, Yugoslavia, Mesir

6. Pemungutan pajak pendapatan dan pajak kekayaan, yang kemudian hasil pungut tersebut didistribusikan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum seperti, jalan ataupun jembatan, merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan kebijakan publik yaitu...

1. kebijakan alokatif
2. kebijakan distributif
3. kebijakan redistributif
4. kebijakan regulatif
5. kebijakan substantif

Jawaban : B

• Alokasi : misal pemberian dana dari pusat ke daerah.
• Distribusi : penyaluran dana utk kepentingan umum seperti jaln raya dll
• Redistributif adalah kebijakan yang bersifat menarik sesuatu dari warga masyarakat untuk selanjutnya didistribusikan kembali
• Regulasi : semacam kebijakan gubernur membuat jalur ganjil genap di Jakarta.
• Subtansi : inti atau esensial

7. kegiatan siskamling termasuk pengamalan pancasila sila ke ?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

Jawaban : C

• Sika ke 3

8. Tokoh pengusul kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi "kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan.. ." adalah?

1. Soekarno
2. Ahmad soebarjo
3. Moh hatta
4. B. M diah
5. M. Yamin

Jawaban : C

• Kalimat utama diusulkan oleh ahmad soebarjo

9. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila yaitu . . .

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban : E

• Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kuasa finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan.
• Pokok Pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini dalam ‘pembukaan’ mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan
• Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Kedua Pancasila.

10. Buku berjudul Saijah dan Adinda dikarang oleh....

1. Ki Hajar Dewantara
2. Multatuli
3. Buya Hamka
4. Chairil Anwar
5. Pramoedya Ananta Toer

Jawaban : B

• Kisah Saijah-Adinda, legenda penderitaan rakyat Banten Multatuli membuka kisah itu dengan menggambarkan penderitaan petani Banten. Karya sastra yang menggemparkan Eropa.

11. Akibat adanya dukungan persenjataan Rusia kepada pemerintah Indonesia melalui politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, serta hak penduduk pribumi untuk menolak Papua untuk menentukan nasibnya sendiri yang dipersiapkan kerajaan Belanda, merupakan sebab terjadinya perjanjian ...

1. Traktat London
2. Konvensi Jawa
3. Perjanjian New York
4. Perjanjian Wina
5. Perjanjian Versailles

Jawaban : C

• Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

12. Pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR merupakan salah satu wewenang presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal. ..

1. pasal s ayat 1
2. pasal 5 ayat 2
3. pasal 14 ayat (1)
4. pasal 14 ayat (2)
5. pasal 23 ayat 2

Jawaban : D

• Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
• Pasal 14 (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

13. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia dalam rentang tahun 1949-1950 adalah sistem pemerintahan ...

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Demokrasi Terpimpin
4. Quasi parlementer
5. Demokrasi liberal

Jawaban : D

• Tahun 1945 - 1949 : Presidensial
• Tahun 1949 - 1950 : Parlementer semu (Quasi)
• Tahun 1950 - 1959 : Parlementer dengan Demokrasi Liberal
• Tahun 1959 - 1966 : Presidensial dengan Demokrasi Terpimpin
• Tahun 1966 - 1998 (orde baru) : Presidensial

14. Indonesia adalah anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal. . .

1. 7 Januari 1965
2. 28 September 1966
3. 28 September 1950
4. 9 Agustus 1964
5. 10 Oktober 1965

Jawaban : A

• Pada 7 Januari 1965, tepat hari ini 53 tahun yang lalu, Presiden Sukarno mendeklarasikan Republik Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan ini sebenarnya tidak pernah diterima secara resmi oleh PBB dan belum ada presedennya sejak organisasi internasional ini berdiri. Dan bergabung kembali tanggal 28 September 1966

15. Bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan PBB disebut>

1. Koloni
2. Mandat
3. Konfederasi
4. Dominion
5. Trustee

Jawaban : E

• Negara Trustee adalah daerah-daerah yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa Negara di bawah pengawasan Trusteeship Council (Dewan Perwalian) PBB.
• Negara Protektorat ialah suatu Negara yang ada di bawah perlindungan Negara lain yang dianggap lebih kuat. Biasanya, hubungan luar negeri dan pertahanannya diserahkan kepada Negara pelindung
• Negara Uni adalah gabungan dari beberapa Negara yang dikepalai oleh seorang raja
• Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB Simak lebih lanjut di Brainly.co.id - https://brainly.co.id/tugas/1321360#readmore

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada ?

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR
5. MPR

Jawaban : C

• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
• UUD 1945 Pasal 23 E ayat 1 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.